"Sikap kami memberikan dukungan siapapun itu nanti presidennya. Kalau terlalu awal meminta ganti presiden itu tindakan yang inkonstitusional," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).
"Untung presidennya Pak Jokowi. Kalau dulu, mungkin sudah dibentuk tim mawar, dibentuk untuk mengeksekusi itu. Ini untung Pak Jokowi, sangat demokratis," imbuh Hasto.
Awalnya menurut Hasto gerakan itu dibiarkan atas nama kedewasaan dalam berpolitik. Namun, lama kelamaan Hasto menyayangkan lantaran gerakan itu dimanfaatkan dengan bebas tanpa menghormati konstitusi serta mencederai demokrasi.
"Apapun, pendukung dari Jokowi atau Prabowo, bebas mengekspresikan, tapi dalam ruang lingkup aturan main. Itu yang kami harapkan untuk disikapi secara dewasa oleh kita semua," ucap Hasto.
Hasto dan juga tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin tidak akan menggunakan cara serupa sebagai tandingan. Daripada #2019GantiPresiden, menurut Hasto, gerakan itu lebih diekspresikan ke calon presiden tertentu, misalnya Prabowo Subianto, agar lebih jelas.
Kabar terakhir, berbagai gerakan itu sejumlah daerah mendapatkan penolakan. Aktivis gerakan itu, Ahmad Dhani, mendapat penolakan di Surabaya, Minggu (26/8), sedangkan Neno Warisman ditolak di Pekanbaru, dan Ratna Sarumpaet mendapat penolakan di Bangka Belitung pada Sabtu (25/8).
Sunber : Detik Com
Game Online BandarQ
0 coment: